Tentang Sarana Jaya

Tentang Perusahaan 1
Tentang Perusahaan 2

PD Pembangunan Sarana Jaya yang merupakan Perusahaan Properti berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga, mengkonservasi, dan membangun hanya yang terbaik bagi Indonesia.

 

Salah satu hal penting yang menjadi tolak keberhasilan kami dalam mempertahankan eksistensi di bidang pembangunan dalam negeri adalah dengan beradaptasi pada perubahan di sekitar kami. Cikal bakal PD. Pembangunan Sarana Jaya diawali dengan berdirinya Perusahaan Tanah dan Bangunan pada tahun 1969 atas dasar kebutuhan Indonesia akan properti yang memadai, fungsional, dan memiliki daya dukung pembangunan jangka panjang. Hingga di tahun 1982 Perusahaan Tanah dan Bangunan berubah nama menjadi PD. Pembangunan Sarana Jaya dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 1982.  Kegiatan inti perusahaan meliputi penyediaan kavling tanah. sehingga kami dikenal sebagai bank tanah. Hal ini berlangsung hingga tahun 1998.

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2018 PD Pembangunan Sarana Jaya telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya. 

 

Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1982, yang pada awal berdirinya Sarana Jaya berorientasi sebagai penunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri serta sarana-prasarana dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan yang pada sifat naturalnya adalah badan hukum yang berorientasi laba. Pada Perkembangannya, dengan tantangan Kota Jakarta dan dunia usaha yang semakin kompetitif membuat Sarana Jaya perlu melakukan perubahan dan perluasan fungsi dan peranan Sarana Jaya.

 

Selain itu, dengan dipercayanya Sarana Jaya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan Down Payment Rp.0,- (nol rupiah), serta untuk menunjang visi-misi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan yang bersifat modern, maka diperlukan penambahan modal dasar serta perluasan fungsi dan peranan serta kemampuan pelaksanaan yang dilandasi suatu landasan hukum yang kuat yang berkaitan langsung terhadap Sarana Jaya.